PERISALAH LEGISLATIF Selamat datang di Latihan Soal PPPK PERISALAH LEGISLATIF Tahun 2023 Nama Alamat Email Nomor Handphone 1. Tugas Jabatan fungsional Perisalah Legislatif yaitu melakukan kegiatan di bidang risalah legislatif yang meliputi... A. Memberikan masukan B. Membuat keputusan C. Memeriksa hasil rapat D. Mendokumentasikan risalah rapat E. Penyusunan risalah rapat None 1 out of 90 2. Jenjang Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif Ahli Pertama paling tinggi adalah… A. Pembina Utama Muda golongan ruang IVc B. Pembina golongan ruang Iva C. Penata Muda Tk I golongan ruang IIIb D. Penata Tk I golongan ruang IIId E. Salah semua None 2 out of 90 3. Berdasarkan Permenpan RB Nomor 26 Tahun 2017 Pejabat Fungsional Perisalah Legislatif yang selanjutnya disebut Perisalah Legislatif adalah PNS yang diberi tugas , tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan di bidang risalah legislatif. Terkait hal tersebut hal apa yang menjadi dasar PPPK dapat menduduki jabatan fungsional sebagai Perisalah Legislatif… A. Keputusan Permenpan RB Nomor 158 Tahun 2023 B. Keputusan Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2019 C. Peraturan BKN Nomor 20 Tahun 2019 D. Undang-Undang 23 Tahun 2014 E. Peraturan Presiden RI Nomor 33 Tahun 2019 None 3 out of 90 4. Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif adalah jabatan fungsional yang masuk dalam kategori… A. Jabatan Karier B. Manajemen C. Keahlian D. Keterampilan E. Terlatih None 4 out of 90 5. Pejabat fungsional Perisalah Legislatif merupakan jabatan yang dapat ditempatkan atau ditugaskan pada instansi… A. DPRD Provinsi dan DPRD Kota/Kabupaten B. Hanya di DPRD Kota/Kabupaten C. Hanya di DPR RI D. DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kota/Kabupaten E. Dapat ditugaskan di setiap instansi mana saja sesuai dengan penugasan dari pejabat yang berwenang. None 5 out of 90 6. Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN pegawai ASN terdiri dari… A. CPNS dan PNS B. PPPK dan CPNS C. PNS, PPPK dan tenaga Honor D. PNS dan PPPK E. CPNS, PNS dan PPPK None 6 out of 90 7. Apabila dalam rapat yang dilaksanakan oleh anggota DPRD terdapat pembicaraan yang memakai Bahasa daerah yang menggunakan Bahasa daerah, apa yang dilakukan oleh perisalah legislatif… A. Melakukan penyesuaikan dengan arti sebenarnya B. Tetap menulis sesuai dengan apa yang disampaikan C. Tidak menulis apa yang disampaikan karena tidak dimengerti D. Menanyakan dengan anggota DPRD yang bersangkutan E. Semua jawaban salah None 7 out of 90 8. Menurut Permenpan RB Nomor 26 Tahun 2017 pejabat fungsional perisalah legislatif masuk kedalam rumpun jabatan… A. Perisalah legislatif B. Karier C. Manajemen D. Keahlian E. Fungsional khusus None 8 out of 90 9. Kualifikasi pendidikan minimal yang dibutuhkan untuk menduduki jabatan fungsional perisalah legislatif ahli pertama adalah… A. Strata I B. Diploma IV C. Strata II D. Strata III E. Semua benar None 9 out of 90 10. Tugas lembaga DPRD sesuai dengan peraturan yang berlaku adalah… A. Interpelasi, angket dan menyatakan pendapat B. Membuat Perda, anggaran dan pengawasan C. Melaksanakan legislasi D. Melaksanakan aspirasi masyarakat E. Pengawasan pemerintah daerah None 10 out of 90 11. Jenjang Jabatan fungsional perisalah legislatif terdiri dari… A. Perisalah legislatif ahli dan Perisalah legislatif terampil B. Perisalah legislatif ahli pertama, perisalah legislatif ahli muda dan perisalah legislatif ahli madya C. Perisalah legislatif pusat dan perisalah legislatif daerah D. Perisalah Legislatif PNS dan Perisalah Legislatif PPPK E. Perisalah Legislatif ASN dan Perisalah Legislatif Non ASN None 11 out of 90 12. Perisalah legislatif yang berasal dari PPPK dapat dinilai dengan… A. Angka kredit dan SKP B. Angka Kredit C. SKP D. Penilaian SKP dan Perilaku Kerja E. Semua benar None 12 out of 90 13. DPRD mempunyai tugas legislasi, maksud tugas legislasi adalah… A. Membahas anggaran B. Pengawasan kinerja pemerintah C. Membuat peraturan Daerah D. Menyampaikan aspirasi masyarakat E. Semua jawaban salah None 13 out of 90 14. Salah satu sub unsur utama tugas perisalah legislatif adalah pembuatan e-risalah, yaitu dengan cara… A. Menyusun risalah dalam lemari sesuai dengan urutan tanggal B. Membuat risalah dengan catatan lengkap C. Melakukan pencatatan hasil rapat secara elektornik dengan menggunakan teknologi D. Mengklasifikasikan risalah sesuai dengan perihal rapat E. Memvalidasi hasil rapat None 14 out of 90 15. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN berapa lama masa kerja dari PPPK tersebut… A. 5 (lima) tahun sejak pengangkatan B. Paling singkat 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja C. Paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang secara otomatis apabila penilaian kinerja bernilai baik D. Sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah yang dicantumkan dalam kontrak E. Setiap 6 bulan di evaluasi untuk perpanjangan kontrak berikutnya None 15 out of 90 16. Dalam hal kebutuhan jabatan, PPPK yang menduduki Jabatan Fungsional dapat dinaikan dalam jenjang Jabatan Fungsional yang lebih tinggi dengan syarat salah satunya adalah… A. Sudah melaksanakan tugas minimal 5 (lima) tahun terhitung dari penandatangan kontrak diawal B. Mendapatkan rekomendasi dari atasan langsung C. Telah mengundurkan diri dan mendapatkan izin dari atasan yang dibuktikan dengan PHK dengan hormat atas permintaan sendiri D. Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana E. Semua jawaban benar None 16 out of 90 17. Kriteria jabatan yang dapat diisi oleh PPPK menurut Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2019 adalah… A. Jabatan yang kompetensinya tidak tersedia atau terbatas di kalangan PNS, Jabatan yang diperlukan untuk percepatan peningkatan kapasitas organisasi dalam waktu yang singkat dan Jabatan yang mensyaratkan sertifikasi profesi atau uji kompetensi B. Jabatan fungsional tertentu yang telah ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang C. Semua jabatan yang dibutuhkan pada suatu instansi D. Hanya jabatan di lingkungan pemerintah daerah E. Hanya jabatan fungsional saja karena untuk jabatan struktutal hanya dapat diduduki oleh PNS sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN None 17 out of 90 18. Berikut ini unsur tugas utama yang harus dilaksanakan oleh Pejabat fungsional perisalah legislatif adalah sebagai berikut kecuali… A. Penyusunan risalah rapat legislatif, dan pengembangan profesi B. Penyusunan himpunan dan anotasi himpunan risalah rapat legislatif C. Pengembangan risalah rapat legislatif D. Penyusunan dokumen kelengkapan risalah rapat legislatif E. Perolehan atau ijasah atau gelar kesarjanaan lainya None 18 out of 90 19. Uraian kegiatan jenjang Jabatan Perisalah Legislatif Ahli Pertama yang benar adalah… A. Melakukan perbaikan risalah rapat sementara terhadap hasil koreksi penyelenggara/peserta rapat untuk menjadi risalah rapat resmi B. Membuat laporan hasil validasi rapat C. Membuat dokumen laporan berbahasa asing D. Merencanakan pembuatan validasi risalah E. Menelaah dan menyerahkan risalah rapat yang sudah divalidasi kepada pengguna/penyelenggara rapat untuk pengesahan None 19 out of 90 20. Pengangkatan PNS Jabatan Perisalah Legislatif dapat dilakukan melalui… A. Penunjukan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan B. Melalui ujian kompetensi yang dilaksanakan oleh instansi Pembina Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif C. Melalui tes atau penerimaan yang diselenggarakan oleh instansi pusat atau instansi daerah D. Melalui pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, penyesuaian (inpassing) dan melalui promosi E. Semua jawaban salah None 20 out of 90 21. Alat kelengkapan DPRD yang bertugas melakukan pembahasan anggaran adalah… A. Panita khusus yang dibentuk oleh DPRD B. Badan Kehormatan C. Badan Anggaran D. Badan Pembentukan peraturan perundang-undangan E. Komisi DPRD None 21 out of 90 22. Dalam rapat paripurna DPRD untuk mengambil keputusan harus memenuhi hal sebagai berikut… A. Dihadiri oleh semua ketua komisi DPRD B. Ada kesepakatan sebelumnya C. Dihadiri oleh semua pimpinan DPRD D. Dihadiri oleh pimpinan dan anggota DPRD hingga terpenuhinya kuorum rapat E. Dibuatnya risalah hasil rapat paripurna None 22 out of 90 23. Salah satu fungsi reses yang dilaksanakan oleh anggota DPRD adalah sebagai berikut kecuali… A. Menyerap aspirasi masyarakat B. Mendukung pembangunan di daerah dapil anggota DPRD C. Media bagi anggota DPRD untuk melakukan kampanye D. Masukan dalam penetapan Pokir anggota DPRD E. Untuk melihat langsung implementasi pembangunan yang direncanakan None 23 out of 90 24. Tugas dari badan kehormatan DPRD adalah… A. Membantu membuat kajian terkait pembangunan daerah B. Memberikan masukan kepada pimpinan DPRD dalam membuat kebijakan di daerah C. Mengkaji terhadap peraturan perundang-undangan D. Memantau dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan terhadap moral koe etik dan/atau tata tertib DPRD E. Membahas terhadap raperda yang disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD None 24 out of 90 25. Apabila seorang anggota DPRD meninggal dunia yang menjadi Pengganti Antar Waktu nya adalah… A. Anggota keluarga dari anggota DPRD yang meninggal tersebut B. Ditunjuk oleh ketua DPRD penggantinya C. Tidak ada pengganti antar waktu karena DPRD dipilih diawal dan melaksanakan tugas selama 5 tahun hingga pemilihan kembali baru dipilih baru D. Dipilih dari partai lain yang ditunjuk berdasarkan hasil rapat paripurna DPRD E. Pemilik suara terbanyak kedua dari partai yang sama None 25 out of 90 26. Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Perisalah Legislatif diberikan pelatihan antara lain dalam bentuk… A. Pelatihan fungsional, pelatihan teknis dan pelatihan manajerial B. Seminar, lokakarya dan bimtek C. Diklat yang dilaksanakan oleh instansi Pembina JF Perisalah Legislatif D. Terjadwal dan tidak terjadwal E. Uji kompetensi oleh instansi Pembina None 26 out of 90 27. Instansi Pembina jabatan fungsional Perisalah Legislatif adalah… A. Presiden republik indonesia B. Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi C. Kepala daerah dan wakil kepala daerah D. Sekretariat Jenderal dan badan keahlian DPRRI E. Sekretariat DPRD Provinsi dan Kabupaten None 27 out of 90 28. Salah satu tugas instansi Pembina JF Perisalah Legislatif yaitu… A. Menyusun pedoman formasi jabatan fungsional Perisalah Legislatif B. Menyusun standar kompetensi jabatan fungsional Perisalah Legislatif C. Menyusun standar kualitas hasil kerja dan pedoman penilaian hasil kerja Perisalah Legislatif D. Menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional Perisalah Legislatif D. Semua jawaban benar None 28 out of 90 29. Jabatan Perisalah Legislatif wajib memiliki 1 (satu) organisasi profesi yang mempunyai tugas... A. Menyusun kode etik dan perilaku profesi, memberikan advokasi, dan memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi B. Menyusun pedoman dan petunjuk dalam penyusunan angka kredit C. Memberikan sanksi kepada Perisalah Legislatif yang melanggar kode etik D. Membantu Perisalah Legislatif dalam membuat laporan-laporan E. Semua jawaban salah None 29 out of 90 30. Usul penetapan angka kredit Perisalah Legislatif Ahli Pertama dan Perisalah Legislatif Ahli Muda di kabupaten/kota diajukan oleh… A. Pejabat administrator yang membidangi kepegawaian pada sekretariat jenderal dan badan keahlian DPRD RI B. Pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi risalah di sekretariat jenderal dan badan keahlian DPRD RI C. Sekretaris dewan pada sekretariat DPRD Kabupaten/Kota kepada sekretaris daerah kabupaten/kota D. Sekretaris dewan pada sekretariat DPRD Provinsi kepada sekretaris daerah provinsi E. Pejabat fungsional perisalah legislatif ahli madya kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB None 30 out of 90 31. Susunan keanggotaan tim penilai jabatan Perisalah Legislatif terdiri dari… A. Ketua dan wakil ketua B. 3 (tiga) orang yang terdiri dari ketua, wakil dan sekretaris C. Sekretaris DPRD dan sekretaris daerah D. Seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota dan paling kurang 3 (tiga) anggota E. Pejabat fungsional Perisalah Legislatif yang jabatanya satu tingkat diatas jabatan fungsional yang akan dinilai beserta anggota sebanyak 3 (tiga ) orang yang berasal dari instansi kepegawaian None 31 out of 90 32. Syarat untuk menjadi anggota tim penilai JF Perisalah Legislatif adalah sebagai berikut kecuali… A. Atasan langsung dari Pejabat Fungsional Perisalah Legislatif dan ditunjuk berdasarkan surat keputusan dari instansi Pembina B. Menduduki jabatan fungsional Perisalah Legislatif, memiliki integritas, ditunjuk berdasarkan SK dari atasan langsung dan pernah mengikuti diklat JF Perisalah Legislatif C. Menduduki jabatan setingkat lebih tinggi dari JF yang dinilai, memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai JF Perisalah Legislatif dan aktif melakukan penilaian kinerja D. Memiliki pangkat minimal perisalah legislatif ahli muda, sudah pernah mengikuti pelatihan terkait penilaian jabatan fungsional dan ditunjuk dengan SK Kepala Daerah E. Memiliki sertifikasi untuk menjadi penilai yang dikeluarkan oleh instansi Pembina, pernah menduduki jabatan fungsional Perisalah Legislatif dan mempunyai integritas dalam melakukan penilaian None 32 out of 90 33. Peraturan yang mengatur tentang JF Perisalah legislatif yang tepat adalah sebagai berikut… A. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif B. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pembinaan Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif C. Peraturan Kepala BKN RI Nomor 20 tahun 2017 tentang Pembinaan Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif D. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif E. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Republik Indonesia Nomor 158 tahun 2021 tentang Jabatan Perisalah Legislatif None 33 out of 90 34. Agar pelaksanaan suatu rapat dapat berjalan dengan lancar dan informasi yang disampaikan dalam rapat dapat tercatat dan terekam sesuai dengan apa yang disampaikan, seorang perisalah legislative dapat melakukan hal berikut… A. Meminta tolong pada staf lain untuk membantu mendengar hal yang disampaikan dalam rapat tersebut B. Mencatat saja hal-hal yang penting saja sedangkan hal lain yang tidak terlalu penting tidak perlu dicatat C. Tidak perlu mencatat tinggal meminta kepada peserta rapat mengenai hal apa saja yang disampaikan tadi D. Merekam pelaksanaan rapat sambil mencatat hal-hal yang dianggap penting E. Cukup didengarkan saja karena sudah direkam None 34 out of 90 35. Menjadi pengajar atau pelatih pada pendidikan dan pelatihan JF Perisalah Legislatif adalah salah satu tugas JF Perisalah Legislatif yang masuk dalam unsur… A. Penunjang B. Utama C. Tugas tambahan kerja JF Perisalah Legislatif D. Unsur yang dapat dinilai dengan angka kredit sama dengan pendidikan E. Semua jawaban salah None 35 out of 90 36. Pernyataan berikut yang dapat dikategorikan masuk kedalam unsur utama dalam pelaksanaan tugas JF Perisalah Legisaltif adalah… A. Telah mengikuti diklat fugnsional di bidang Perisalah Legislatif dan telah memperoleh sertifikat B. Memperoleh gelar sarjana yang mendukung tugas Perisalah Legislatif C. Membuat karya tulis ilmiah di bidang Perisalah Legislatif D. Membuat terjemahan buku yang berbahasa asing di bidang Perisalah Legislatif E. Semua jawaban benar None 36 out of 90 37. Menyusun catatan rapat berbahasa Indonesia lebih dari 5 jam adalah salah satu uraian tugas dari… A. Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif B. Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif Ahli Muda C. Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif Ahli Pertama D. Jabatan Fungsional Perisalah Ahli Madya E. Uraian tugas tambahan Perisalah Legisaltif None 37 out of 90 38. Apabila ada 2 (dua) orang Perisalah Legislatif yang membuat karya ilmiah di bidang risalah legislatif maka angka kredit yang mereka terima adalah… A. Diberikan nilai yang sama keduanya yaitu masing-masing sebesar 50 persen B. Diberikan nilai 60 persen bagi penulis utama dan 40 persen bagi penulis pembantu C. Masing-masing diberikan nilai 100 persen D. Tidak dapat diberikan nilai karena bekerjasama dalam membuat karya tulis E. Diberikan nilai 80 persen penulis utama dan 20 persen bagi penulis pembantu None 38 out of 90 39. Seorang perisalah legislatif diberhentikan dari JF Perisalah Legislatif apabila… A. Mengundurkan diri dari jabatan B. Diberhentikan sementara sebagai PNS C. Cuti diluar tanggungan negara D. Tidak memenuhi persyaratan jabatan E. Semua benar None 39 out of 90 40. Apabila seseorang diberhentikan dari JF Perisalah Legislatif dan ingin kembali menduduki jabatan fungsional Perisalah Legislatif jika… A. Diajukan oleh kepala instansi yang bersangkutan B. Membuat surat permohonan kepada isntansi Pembina JF Perisalah Legislatif C. Alasan diberhentikan bukan karena mengundurkan diri dan bukan karena tidak memenuhi persyaratan jabatan serta kebutuhan jabatan fungsional Perisalah Legislatif tersedia D. JF Perisalah Legisalatif tersedia dan yang bersangkutan membuat surat permohonan dan disetujui oleh instansi Pembina E. Tidak dapat kembali lagi karena sudah diberhentikan dari JF Perisalah Legislatif None 40 out of 90 41. Peran instansi Pembina JF Perisalah Legislatif sesuai dengan Pasal 41 ayat (1) Permenpan RB Nomor 26 Tahun 2017 adalah… A. Menetapkan angka kredit JF perisalah legisaltif B. Memberhentikan JF perisalah legislatif yang terbukti melanggar kode etik JF perisalah legislatif C. Melakukan pembinaan terhadap JF perisalah legislatif yang ada di daerah D. Pengelola JF perisalah legislatif yang bertanggung jawab untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas jabatan E. Menyusun kurikulum pendidikan, menyusun standar kualitas dari perisalah legislatif None 41 out of 90 42. Berapa minimal angka kredit yang perlu dikumpulkan oleh Perisalah Legislatif Ahli Pertama tiap tahunya… A. Minimal 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) tiap tahunnya B. 25 (dua puluh lima) tiap tahunnya C. Minimal 30 (tiga puluh) tiap tahunnya D. Minimal 12,5 (dua belas koma lima) tiap tahunnya E. Semua salah None 42 out of 90 43. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit Perisalah Legislatif Ahli Pertama dan Perisalah Legislatif ahli muda di Sekretariat DPRD kabupaten/kota adalah… A. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota B. Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota C. Sekretaris Daerah Provinsi D. Sekretaris DPRD Provinsi E. Kepala Daerah Sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian None 43 out of 90 44. Siapakah yang dapat menjadi ketua tim penilai JF perisalah legislatif… A. Hanya Sekretaris daerah B. Kepala Daerah sebagai unsur Pembina kepegawaian di daerah C. Paling rendah Perisalah Legislatif ahli madya atau pejabat administrator D. Perisalah legislatif ahli madya E. Pejabat administrator yang ditunjuk oleh Sekretaris Daerah None 44 out of 90 45. Apabila tim penilai JF perisalah Legislatif ahli pertama dan perisalah Legislatif ahli muda pada tingkat kabupaten belum terbentuk maka penilaian terhadap JF perisalah Legislatif tersebut dilakukan oleh… A. Tim penilai Kabupaten/Kota lain terdekat, tim penilai provinsi yang bersangkutan, tim penilai provinsi lain terdekat atau tim penilai pusat B. Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD C. Tim penilai di instansi terdekat atau tim penilai pusat D. Tim penilai provinsi lain terdekat atau tim penilai pusat E. Oleh sekretaris DPRD None 45 out of 90 46. Aturan yang mengatur tunjangan JF perisalah legislatif adalah… A. Permenpan RB Nomor 26 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional perisalah legislatif B. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2021 tentang tunjangan jabatan fungsional perisalah legislatif C. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2021 tentang tunjangan jabatan fungsional perisalah legislatif dan asisten perisalah D. Permenpan RB Nomor 9 tahun 2019 tentang petunjuk pelaksanaan pembinaan jabatan fugnsional perisalah legislatif E. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara None 46 out of 90 47. Tugas tim penilai Kabupaten/kota adalah… A. Membantu Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota menetapkan angka kredit dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris Daerah Kabupaten/Kota yang berhubungan dengan penetapan angka kredit B. Membuat pedoman atau petunjuk tentang angka kredit C. Mengusulkan angka kredit JF perisalah Legislatif ahli pertama dan JF perisalah Legislatif ahli muda kepada instansi Pembina D. Menetapkan standar tugas yang akan dituangkan dalam angka kredit bagi JF perisalah Legislatif di daerah kabupaten/kota E. Semua jawaban salah None 47 out of 90 48. Seorang PNS perisalah Legislatif dapat diberhentikan sementara sebagai PNS apabila… A. Menjadi anggota DPRD B. Mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah C. Dihukum pidana karena kasus korupsi D. Diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural E. Meninggal dunia None 48 out of 90 49. Tunjangan jabatan perisalah legislatif ahli muda sesuai dengan aturan yang berlaku adalah sebesar… A. Rp. 1.210.000,- dibayar tiap bulannya B. Rp. 922.000,- dibayar tiap bulannya C. Rp. 502.000,- dibayar tiap bulannya D. Rp. 750.000,- dibayar tiap bulannya E. Semua jawaban salah None 49 out of 90 50. Penyusunan dokumen kelengkapan risalah rapat legislatif meliputi berikut ini, kecuali… A. Penyusunan risalah rapat B. Otentifikasi risalah rapat C. Validasi risalah rapat D. Penyusunan himpunan risalah E. Penyusunan risalah rapat sementara None 50 out of 90 51. Berikut ini adalah lembaga negara yang ada di pusat kecuali… A. MPR, DPR, DPD, DPRD B. DPR, MA, DPD, MK C. MPR, MA, MK, KY D. DPR dan MPR E. DPR, MPR dan DPD None 51 out of 90 52. Tugas MPR adalah sebagai berikut… A. Menyusun prolegnas atau program legislasi nasional B. Menetapkan UU bersama presiden C. Memberikan persetujuan atas RUU tentang APBD D. Mengubah dan menetapkan UUD 1945 E. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK None 52 out of 90 53. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN, dan kebijakan pemerintah adalah salah satu tugas dari… A. MPR dan DPR B. DPD C. MK dan KY D. DPR E. MPR None 53 out of 90 54. Menguji suatu undang-undang terhadap undang-undang dasar adalah salah satu tugas dari lembaga negara… A. DPR B. Mahkamah Konstitusi (MK) C. Mahkamah Agung (MA) D. Komisi Yudisial (KY) E. DPD None 54 out of 90 55. Lembaga negara yang bertugas mengusulkan pengangkatan hakim mahkamah agung adalah… A. Mahkamah Konstitusi (MK) B. Mahkamah Agung (MA) C. Komisi Yudisial (KY) D. DPD E. DPR None 55 out of 90 56. Apabila suatu partai melanggar aturan dan menyimpang dari ideologi bangsa Indonesia, lembaga yang berwenang membubarkanya adalah… A. DPR B. Mahkamah Agung (MA) C. Mahkamah Konstitusi (MK) D. Komisi Yudisial (KY) E. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) None 56 out of 90 57. Lembaga negara yang dapat memberikan persetujuan kepada presiden untuk menyatakan perang adalah… A. MPR B. DPR C. DPD D. MK E. MA None 57 out of 90 58. Tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut… A. Prolegnas, pembahasan, persetujuan B. Usulan, naskah akademis, pembahasan, persetujuan C. Perencanaan, pengusulan dan pembahasan D. Perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan/penetapan dan pengundangan E. Perencanaan, harmonisasi, pembahasan, persetujuan dan pengesahan None 58 out of 90 59. Apabila dalam suatu peraturan daerah bertentangan dengan Undang-undang maka lembaga yang berwenang untuk memutuskan sengketa tersebut adalah… A. Pengadilan Negeri B. Pengadilan Tinggi C. Mahkamah Agung (MA) D. Mahkamah Konstitusi (MK) E. Komisi Yudisial (KY) None 59 out of 90 60. Alat kelengkapan DPR yang bertugas mengkoordinasikan penyusunan prolegnas yang ada di lingkungan DPR adalah… A. Pipinan DPR B. Wakil Ketua DPR C. Badan Anggaran D. Badan Legislasi E. Panitia Khusus None 60 out of 90 61. Alat kelengkapan DPR yang bertugas menetapkan agenda DPR untuk 1 tahun sidang, 1 masa persidangan atau sebagian dari masa sidang adalah… A. Badan Anggaran B. Badan Legislasi C. Badan Musyawarah D. Pimpinan DPR E. Komisi DPR None 61 out of 90 62. Tugas dari mahkamah kehormatan DPR yang salah adalah sebagai berikut, kecuali… A. Melakukan pengawasan anggaran B. Menetapkan agenda DPR C. Mengkoordinasikan penyusunan prolegnas D. Penyelidikan dan verifikasi atas pengaduan terhadap anggota DPR E. Menelaah hasil temuan BPK None 62 out of 90 63. Jumlah panitia khusus yang dibentuk oleh DPR adalah… A. Sesuai kesepakatan anggota DPR dalam rapat B. Berjumlah ganjil memperhatikan komposisi anggota DPR C. Berjumlah 25 orang yang berasal dari komisi yang ada D. Paling banyak berjumlah 30 orang dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPR E. Semua jawaban salah None 63 out of 90 64. Tugas alat kelengkapan DPR Badan Akuntabilitas keuangan Negara adalah sebagai berikut… A. Menunjuk pimpinan BPK B. Memberikan masukan kepada BPK dalam hal rencana kerja pemeriksaan tahunan, hambatan pemeriksaan, serta penyajian dan kualitas laporan. C. Memeriksa laporan keuangan pemerintah Pusat dan daerah D. Membahas laporan realisasi dan prognosis yang berkaitan dengan APBN E. Semua benar None 64 out of 90 65. Jumlah pimpinan DPR adalah… A. 1 orang ketua dan wakil ketua sebanyak 4 orang B. 1 orang ketua dan wakil ketua sebanyak 2 orang C. 1 orang ketua dan wakil ketua sebanyak 3 orang D. 1 orang ketua dan wakil ketua sebanyak 6 orang E. Semua jawaban salah None 65 out of 90 66. Sebelum memangku jabatannya Pimpinan DPRD diambil sumpah yang dipandu oleh… A. Ketua Pengadilan Agama B. Ketua Mahkamah Agung C. Ketua mahkamah Konstitusi D. Presiden E. Menteri Agama None 66 out of 90 67. Dalam hal pimpinan DPR belum terbentuk yang memimpin DPR adalah… A. Pimpinan yang lama sampai terpilih pimpinan baru B. Dipilih dari anggota DPR itu sendiri C. Dipilih pimpinan sementara yang memiliki kursi terbanyak kesatu dan kedua D. Dipimpin oleh perwakilan MPR E. Tidak ada pimpinan sampai ditetapkan pimpinan definitive None 67 out of 90 68. Alat kelengkapan DPR yang bersifat sementara dan tidak tetap adalah… A. Badan anggaran B. Badan legislasi C. Badan musyawarah D. Panitia khusus E. Komisi DPR None 68 out of 90 69. Setelah suatu Rancangan Perundang-Undangan disetujui oleh DPR dan Presiden maka tahap selanjutnya adalah… A. Dibahas kembali untuk meilhat apakah ada norma yang bertentangan B. Diudangkan oleh Menkumham C. Disampaikan kepada presiden D. Diundangkan oleh Menteri Sekretariat Negara E. Semua jawaban salah None 69 out of 90 70. Yang bertugas untuk membina persahabatan dan kerjasama antar DPR dan Parlemen lain adalah… A. Badan Kerjasama antar Parlemen (BKSAP) B. Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) C. Badan anggaran DPR D. Badan Musyawarah E. Pimpinan DPR None 70 out of 90 71. Tahapan pembahasan Peraturan Perundang-undangan antara lain sebagai berikut… A. Penyusunan, harmonisasi, pembahasan di DPR dan pengesahan B. Naskah akademis, pembahasan di DPR, harmonisasi, persetujuan dan pengundangan C. Pembahasan, pengesahan dan pengundangan D. Penyusunan Naskah Akademis, penyusunan draft awal peraturan perundang-undangan, harmonisasi, pembahasan tingkat I dan Tingkat II di DPR, pengundangan E. Semua jawaban benar None 71 out of 90 72. Dalam rangka untuk penyusunan prolegnas tersebut usulan dapat diperoleh dari… A. Usulan dari DPR dan usulan dari Presiden B. Usulan dari anggota DPR atau komisi saja C. Usulan dari presiden saja D. Usulan dari masyarakat E. Usulan dari menteri yang membidangi None 72 out of 90 73. Tugas asisten perisalah legislatif adalah… A. Menyusun risalah rapat dan dokumentasi rapat B, Melaksanakan kegiatan di bidang persiapan, penyusunan risalah legislative yang meliputi perekaman, pembuatan transkrip dan pelaporan hasil transkrip legislatif C. Menelaah dan menyerahkan risalah rapat yang sudah divalidasi kepada pengguna/penyelenggara rapat untuk pengesahan D. Melaksanakan kegiatan di bidang risalah legislative yang meliputi penyusunan risalah rapat, penyusunan dokumen kelengkapan risalah rapat, penyusunan anlisa rapat dan anotasi himpunan risalah rapat serta pengembangan sistem risalah rapat E. Mengolah hasil trasnkrip rapat menjadi risalah rapat, mengumpulkan bukti risalah rapat, melakukan inventarisasi risalah rapat None 73 out of 90 74. Jenjang jabatan asisten perisalah legislatif terdiri dari… A. Asisten Perisalah legislatif terampil, asisten perisalah legislatif mahir dan asisten perisalah legislatif penyelia B. Asisten perisalah legisaltif ahli muda, asisten perisalah legislatif Tk I dan asisten perisalah legislatif madya C. Asisten perisalah pertama, asisten perisalah muda dan asisten perisalah madya D. Asisten perisalah legislatif pusat dan asisten perisalah legisaltif daerah E. Asisten perisalah legislatif ahli muda dan asisten perisalah legislatif madya None 74 out of 90 75. Jenjang pangka jabatan asisten perisalah legislatif paling rendah adalah… A. Penata Muda golongan ruang III/a B. Penata Muda Tk. I golongan ruang III/b C. Pengatur golongan ruang II/c D. Pengatur Tk. I golongan ruang II/d E. Pembina golongan runag IV/a None 75 out of 90 76. Instansi Pembina jabatan fungsional asisten perisalah legislative adalah… A. Kementerian dalam negeri B. Sekretariat DPRD Provinsi C. Setjen DPR RI D. Pejabat adsministrator di pusat E. Kepala Daerah masing-masing daerah None 76 out of 90 77. Pengangkatan Asisten perisalah legislatif dapat melalui… A. Pengangkatan Pertama B. Perpindahan dari jabatan lain C. Penyesuaian/inpassing D. promosi E. Semua benar None 77 out of 90 78. Asisten perisalah legislatif dapat diberhentikan dari jabatanya dikarenakan hal berikut kecuali… A. Mengundurkan diri dari jabatan B. Diberhentikan sementara sebagai PNS C. Menjalani cuti di luar tanggungan negara D. Menjalani tugas belajar lebih dari 6 bulan E. Melakukan perjalanan dinas None 78 out of 90 79. Jabatan asisten perisalah legislatif masuk dalam rumput jabatan… A. Keahlian B. Manajemen C. Penyelia D. Struktural E. Keterampilan None 79 out of 90 80. Asisten perisalah legislatif dikategorikan kedalam jabatan… A. Keahlian B. Keterampilan C. Manajemen D. Penyelia E. Fungsional None 80 out of 90 81. Dasar hukum yang mengatur tentang jabatan asisten perisalah legisalatif adalah… A. Permenpan RB Nomor 9 tahun 2019 tentang petunjuk pelaksanaan pembinaan jabatan fugnsional perisalah legislatif B. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Republik Indonesia Nomor 158 tahun 2021 tentang jabatan Asisten perisalah legislatif C. Permenpan RB Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pembinaan Jabatan fungsional perisalah legislatif D. Permenpan RB Nomor 27 Tahun 2017 tentang Jafung Asisten Perisalah Legislatif E. Permenpan RB Nomor 26 Tahun 2017 tentang Jafung Asisten Perisalah Legislatif None 81 out of 90 82. Pangkat tertinggi jabatan fungsional asisten perisalah legislatif adalah… A. Pengatur golongan ruang II/c B. Pengatur Tk. I golongan ruang II/d C. Penata Muda golongan ruang III/a D. Penata Muda Tk. I golongan ruang III/b E. Penata Tk I golongan ruangg III/d None 82 out of 90 83. Unsur utama tugas asisten perisalah legislatif antara lain adalah sebagai berikut… A. Pendidikan B. Perekaman C. Pembuatan transkrip D. Pengembangan profesi E. Semua jawaban benar None 83 out of 90 84. Memperoleh gelar sarjana lainya merupakan salah satu unsur tugas asisten perisalah yang masuk dalam unsur… A. Utama B. Tambahan C. Penunjang D. Sampingan E. Kegiatan None 84 out of 90 85. Asisten perisalah legislatif penyelia tiap tahun wajib mengumpulkan angka kredit dari unsur diklat, tugas jabatan, pengembangan profesi dan unsur penunjang dengan jumlah angka kredit paling sedikit… A. 5 (lima) angka kredit tiap tahunnya B. 12,5 (dua belas koma lima) tiap tahunnya C. 25 (dua puluh lima) tiap tahunnya D. 30 (tiga puluh) tiap tahunnya 5. 35 (tiga puluh lima ) tiap tahunnya None 85 out of 90 86. Jumlah angka kredit kumulatif yang harus dicapai perisalah legislatif adalah… A. Paling sedikit 80 persen angka kredit dari unsur utama dan paling banyak 20 persen dari unsur penunjang B. Paling sedikit 70 persen angka kredit dari unsur utama dan paling banyak 30 persen dari unsur penunjang C. Paling banyak 80 persen angka kredit dari unsur utama dan paling banyak 20 persen dari unsur penunjang D. Paling banyak 70 persen angka kredit dari unsur utama dan paling banyak 30 persen dari unsur penunjang E. Semua jawabanya salah None 86 out of 90 87. Pejabat yang mengusulkan angka kredit bagi asisten perisalah legislatif terampil sampai dengan mahir di lingkungan sekretariat DPRD Kabupaten/Kota adalah… A. Sekretaris DPRD kepada kepala daerah Kabupaten/Kota B. Sekretaris Daerah Kepada Kepala Daerah Kabupaten/Kota C. Sekretaris DPRD Kepada Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota D. Sekretaris Daerah Kepada Setjen DPR RI E. Kepala Daerah sebagi Pembina kepegawaian kepada Setjen DPR RI None 87 out of 90 88. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit bagi asisten perisalah legislatif terampil sampai mahir di tingkat provinsi adalah… A. Kepala Daerah sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian di Provinsi B. Sekretaris Daerah Provinsi C. Sekretaris DPRD Provinsi D. Pejabat Administrator yang membidangi kepegawaian E. Setjen DPR RI None 88 out of 90 89. Kegiatan persiapan penyusunan risalah legislatif adalah… A. Semua persiapan yang diperlukan dalam rapat B. Pengumpulan hasil risalah rapat C. Semua kegiatan yagn berkaitan dengan materi yang diperlukan dalam permulaan rapat D. Kegiatan yang meliputi perekaman, pembuatan transkrip, dan pelaporan hasil transkrip legislatif E. Kegiatan penyusunan yang terdiri dari berita acara dan hasil rapat None 89 out of 90 90. Apabila seorang asisten perisalah legislatif menjalani cuti diluar tanggungan negara maka… A. Berhenti sementara dari jabatan asisten perisalah legislatif B. Ditundah kenaikan pangkanya C. Tidak berdampak apa-apa karena cuti adalah hak seorang ASN D. Diberhentikan dari jabatan fungsional sebagai asisten perisalah legislatif E. Ditunda angka kreditnya untuk pengajuan pangkat None 90 out of 90 Please fill in the comment box below.
