ANALIS SDM APARATUR Selamat datang di Latihan Soal PPPK ANALIS SDM APARATUR Tahun 2023 Nama Alamat Email Nomor Handphone 1. Dina telah terpilih menjadi talenta di sebuah instansi. Sampai saat ini sudah hampir setahun ia bekerja. Ia menunjukkan dedikasi yang tinggi untuk kantornya dan ia sering mengikuti sertifikasi untuk menambah wawasannya. Ia juga mendapat beasiswa untuk melanjutkan sekolahnya di luar negeri. Pengembangan talenta yang ia laksanakan melalui… A. Akselerasi karier B. Peningkatan kualifikasi C. Pengembangan kompetensi D. Sekolah kader E. Uji kompetensi None 1 out of 90 2. Pak Kirun selaku PIC vendor saat ini merasa khawatir dengan situasi persaingan antar perusahaan. Tender yang ia pegang selama ini memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak dengan perusahaannya saat ini. Pak Kirun memutar otak untuk meyakinkan atasannya untuk tetap menggunakan vendor dari perusahaannya. Kemudian atasan perusahaan tersebut berbicara empat mata dengannya dan memaksa ia memberikan sejumlah dana agar vendor perusahaannya tetap digunakan. Jumlah dana yang diinginkan sebesar 35% dari total pembayaran vendor. Pak Kirun tetap berpikir dengan tenang dan bertindak tidak ceroboh. Ia mengadakan meeting bersama direksi untuk menyampaikan maksud dari perusahaan tersebut. Akhirnya ditolak oleh para direksi karena atasan tersebut melakukan tindakan… A. Kekerasan B. Pemerasan C. Penyuapan D. Gratifikasi E. Tindakan tercela None 2 out of 90 3. Setiap tahun perusahaan pabrik gula mengadakan seminar untuk menambah wawasan dan ilmu baru tentang teknologi. Dinda sebagai PIC kegiatan tersebut menginformasikan kepada seluruh pegawai wajib untuk mengikuti seminar tersebut dan dilanjutkan pelatihan kompetensi yang berguna untuk menaikkan level kinerja KPI. Kemudian dilanjutkan dengan acara hiburan agar tidak tegang dalam menjalani seluruh rangkaian kegiatan tersebut. Dari kasus diatas, aspek-aspek perencanaan SDM meliputi… A. Perencanaan kepegawaian B. Perencanaan program mencakup pengkoordinasian C. Perencanaan program mengikuti pengembangan dari rencana kepegawaian D. Analis SDM menyertai penyusunan strategi E. Memutuskan untuk melaksanakan seperangkat program yang terintegritas None 3 out of 90 4. Berikut ini yang bukan bagian dari penerapan aspek pengembangan karier adalah… A. Standarisasi jabatan B. Penyusunan diklat pegawai C. Penyusunan profil kompetensi ASN D. Penyusunan rencana pengembangan kompetensi E. Manajemen talenta dan rencana suksesi None 4 out of 90 5. Perencanan sistematis melalui pemetaan suksPerencanan sistematis melalui pemetaan suksesor yang diproyeksikan dalam jabatan target disebut…esor yang diproyeksikan dalam jabatan target disebut… A. Talenta B. Jabatan C. Rencana suksesi D. Sistem merit E. Manajemen talenta None 5 out of 90 6. Talenta yang dicalonkan menjadi pengganti pejabat yang menduduki jabatan target saat ini dan disiapkan untuk mendudukinya pada saat jabatan tersebut lowong dan/atau sesuai kebutuhan disebut… A. Akuisisi B. Sistem merit C. Talenta D. Suksesor E. Pejabat bertalenta None 6 out of 90 7. Peningkatan kinerja talenta melalui penambahan tugas dan fungsi dalam lingkup jabatan yang sama disebut… A. Rotasi Jabatan B. Pengayaan Jabatan C. Konseling Kerja D. Bimbingan Kinerja E. Perluasan Jabatan None 7 out of 90 8. Kelembagaan Manajemen Talenta Penyelenggaraan Manajemen Talenta ASN Instansi dan Nasional Sistem Informasi Manajemen Talenta ASN Instansi dan Nasional Ketiga poin di atas merupakan bagian dari aspek? A. Sekolah kader B. Sistem informasi ASN C. Manajemen Talenta ASN D. Kelompok rencana suksesi instansi E. Sistem merit ASN None 8 out of 90 9. Sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu K/L/Pemda yang pemimpinnya mempunyai niat (komitmen) mencegah terjadinya korupsi dan mempunyai program kegiatan pencegahan korupsi adalah... A. Wilayah Bebas dari Korupsi B. Zona Integritas C. Unit Kerja D. Organisasi Perangkat Daerah E. Unit Penggerak Integritas None 9 out of 90 10. Yang dimaksud dengan Wilayah Bebas dari Korupsi adalah… A. Unit kerja layanan masyarakat atau unit kerja non layanan masyarakat pada Zona Integritas yang mandiri, dalam arti mengelola anggaran (DIPA) sendiri B. Sebutan atau predikat yang diberikan kepada unit kerja pada Zona Integritas yang mempunyai indeks integritas tertentu dari hasil survey integritas dan telah mampu memenuhi indikator lain yang ditetapkan C. Sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu K/L/Pemda yang pemimpinnya mempunyai niat (komitmen) mencegah terjadinya korupsi dan mempunyai program kegiatan pencegahan korupsi D. Jawaban A dan B benar E. Jawaban A, B, dan C benar None 10 out of 90 11. Unit kerja layanan masyarakat atau unit kerja non layanan masyarakat pada Zona Integritas yang mandiri, dalam arti mengelola anggaran (DIPA) sendiri disebut ... A. Zona Integritas B. Wilayah Bebas dari Korupsi C. Unit Kerja D. Organisasi Perangkat Daerah E. Unit Penggerak Integritas None 11 out of 90 12. Yang termasuk dengan kegiatan cegah korupsi, kecuali… A. LHKPN B. PPG C. KWS D. PIAK E. Asistensi None 12 out of 90 13. Tim Independen yang melakukan evaluasi terhadap tindak pidana korupsi beranggotakan… A. Pemda, KPK, dan ORI B. Pemda, KemenpanRB, dan KPK C. KPK, ORI, dan KemenpanRB D. KPK, ORI, dan Kejaksaan E. KPK, Pemda, ORI, Kejaksaan, dan KemenpanRB None 13 out of 90 14. Ciri-ciri risiko kegagalan penyelenggaraan pada pelayanan publik adalah… A. Kerugian perseorangan B. Tanggungjawab negara C. Tanggungjawab warga negara D. Tinggi dan langsung E. Kolektif, banyak orang, dan bersama None 14 out of 90 15. Ciri-ciri keterkaitan pelayanan privat dengan pencapaian tujuan dan misi negara adalah… A. Rendah dan tidak langsung B. Tinggi dan langsung C. Tanggungjawab negara D. Tanggungjawab warga negara E. Kolektif, banyak orang, dan bersama None 15 out of 90 16. Ciri-ciri lembaga penyelenggara pelayanan publik adalah… A. Korporasi B. Lembaga C. BUMN D. BUMD E. Instansi Pemerintah dan Non Pemerintah None 16 out of 90 17. Prinsip-prinsip pelayanan publik yang baik untuk mewujudkan pelayanan prima adalah… A. Partisipatif B. Transparan C. Responsif D. Tidak Diskriminatif E. Semua benar None 17 out of 90 18. Sebagaimana diatur dalam UU tentang Aparatur Sipil Negara, ASN adalah profesi berlandaskan pada prinsip-prinsi berikut… A. Memiliki kualifikasi akademik B. Memiliki kode etik C. Memilliki integritas, moral, dan nilai dasar D. Profesional dalam jabatan E. Semua benar None 18 out of 90 19. Apa yang dimaksud dengan Pejabat yang berwenang? A. Pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembina manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan B. Lembaga non struktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik C. Pegawai ASN yang menduduki jabatan fungsional pada instansi pemerintah D. Pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan peraturan perundang-undangan E. Lembaga pemerintah non kementerian yang diberikan kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan manajemen ASN secara nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang None 19 out of 90 20. Berapakah usia maksimal untuk persyaratan dapat diangkat dalam JPT Pratama dari kalangan PNS… A. 50 tahun B. 52 tahun C. 54 tahun D. 56 tahun E. 58 tahun None 20 out of 90 21. Yang termasuk instansi pusat adalah sebagai berikut, kecuali… A. Kementerian B. Organisasi Perangkat Daerah C. Lembaga Pemerintah Non Kementerian D. Kesekretariatan Lembaga Negara E. Kesekretariatan Lembaga Non Struktural None 21 out of 90 22. Dibawah ini manakah yang bukan termasuk syarat untuk diangkat ke dalam JPT Pratama dari kalangan PNS… A. Memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV B. Memiliki kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural sesuai standar kompetensi jabatan yang ditetapkan C. Memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 5 (lima) tahun D. Sedang atau pernah menduduki jabatan administrator atau JF jenjang ahli utama paling singkat 6 (enam) bulan E. Memiliki rekam jejak jabatan integritas dan moralitas yang baik None 22 out of 90 23. Berikut ini yang bukan penerapan aspek pengembangan karir adalah… A. Standardisasi jabatan B. Penyusunan diklat pegawai C. Penyusunan profil kompetensi ASN D. Penyusunan rencana pengembangan kompetensi E. Manajemen talenta dan rencana suksesi None 23 out of 90 24. Penyusunan kebutuhan ASN dengan menggunakan metode penghitungan kebutuhan berdasarkan Pendekatan Hasil Kerja. Pemkab. Bangka Barat membutuhkan auditor keuangan dengan beban kerja mengaudit dokumen usul pencairan anggaran sebanyak 150 dokumen. Maka paling sedikit Auditor Keuangan yang dibutuhkan Pemkab. Bangka Barat adalah sebanyak… A. 5 Orang B. 4 Orang C. 3 Orang D. 2 Orang E. 1 Orang None 24 out of 90 25. Berikut ini adalah asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN, kecuali… A. Akuntabilitas B. Persatuan dan Kesatuan C. Profesionalitas D. Demokrasi E. Non Diskriminasi None 25 out of 90 26. Jabatan fungsional dalam ASN terdiri atas… A. Jabatan fungsional keguruan dan jabatan fungsional teknis B. Jabatan fungsional tertentu dan jabatan fungsional keterampilan C. Jabatan fungsional tenaga kesehatan, jabatan fungsional keguruan, dan jabatan fungsional teknis D. Jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan E. Jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional teknis None 26 out of 90 27. Dalam hal mutasi PNS antarkabupaten/kota antarprovinsi, dan antar provinsi, hal ini merupakan kewenangan yang ditetapkan oleh… A. MenpanRB B. Presiden C. Gubernur Propinsi tujuan D. Mendagri E. Kepala BKN None 27 out of 90 28. Apa saja sasaran reformasi birokrasi? A. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang baik dan berkualitas B. Untuk meningkatkan efisiensi C. Untuk meningkatkan transparansi D. Untuk meningkatkan mutu pelayanan E. Menjadi pemerintah dunia None 28 out of 90 29. Apa dasar hukum reformasi birokrasi? A. Keputusan Pemerintah B. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2010 C. UUD 1945 D. Keputusan Presiden E. Peraturan Menteri Dalam Negeri None 29 out of 90 30. Pelaksanaan pengadaan calon PPPK mempertimbangkan kriteria-kriteria berikut, kecuali… A. Jumlah dan jenis jabatan B. Waktu pelaksanaan C. Jumlah instansi pemerintah yang membutuhkan D. Jumlah beban kerja E. Wilayah persebaran None 30 out of 90 31. Aparatur Sipil Negara sebagai profesi berlandaskan pada prinsip-prinsip di bawah ini, kecuali… A. Nilai dasar B. Proporsionalitas C. Profesionalitas jabatan D. Kode etik E. Kualifikasi akademik None 31 out of 90 32. Implementasi jaminan sistem merit dalam monitoring dan penilaian ASN salah satunya adalah pemberian pangkat dan jabatan yang didasarkan pada… A. Kualifikasi, persyaratan jabatan, dan penilaian kinerja B. Kompetensi, kualifikasi, dan penilaian kinerja C. Kompetensi, kualifikasi, dan masa kerja D. Persyaratan jabatan, masa kerja, dan penilaian kinerja E. Kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan jabatan None 32 out of 90 33. Salah satu tujuan analisis jabatan menurut Bernadin & Russel adalah mengklasifikasi pegawai berdasarkan fungsinya di organisasi yang disebut dengan… A. Job classification B. Job description C. Job evaluation D. Job disaining restructuring E. Personal spesification None 33 out of 90 34. Analis SDM Aparatur berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pengelolaan sistem SDM Aparatur melalui kegiatan-kegiatan berikut, kecuali… A. Perumusan B. Analisis C. Asistensi D. Evaluasi E. Promosi None 34 out of 90 35. Pengembangan kompetensi bagi PNS dilakukan dalam 1 (satu) tahun paling sedikit …… jam pelajaran A. 5 B. 10 C. 12 D. 15 E. 20 None 35 out of 90 36. Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN Pasal 69 dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda Pasal 23, Kompetensi ASN terdiri dari, kecuali… A. Kompetensi Manajerial B. Kompetensi Teknis C. Kompetensi Sosiokultural D. Kompetensi Pemerintahan E. Kompetensi Fungsional None 36 out of 90 37. Pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit adalah… A. Globalisasi B. Standarisasi C. Organisasi D. Deskripsi E. Desentralisasi None 37 out of 90 38. Peraturan tentang Pemerintah Daerah tertuang dalam UU Nomor... A. 20 Tahun 2014 B. 23 Tahun 2013 C. 23 Tahun 2014 D. 24 Tahun 2014 E. 23 Tahun 2010 None 38 out of 90 39. Peraturan tentang Kompetensi Pemerintahan tercantum pada Peraturan Menteri Dalam Negeeri Nomor… A. 108 Tahun 2017 B. 107 Tahun 2018 C. 105 Tahun 2015 D. 101 Tahun 2011 E. 104 Tahun 2018 None 39 out of 90 40. Pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang terkait dengan kebijakan disebut… A. Globalisasi B. Standarisasi C. Organisasi D. Deskripsi E. Desentralisasi None 40 out of 90 41. Berikut ini adalah hak PNS, kecuali.... A. Gaji B. Tunjangan C. Cuti D. Pensiun E. Berlibur ke luar negeri None 41 out of 90 42. Peraturan tentang Organisasi Perangkat Daerah diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor… A. 41 Tahun 2007 B. 103 Tahun 2001 C. 100 Tahun 2000 D. 16 Tahun 2006 E. 8 Tahun 2000 None 42 out of 90 43. Ruang lingkup Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara, kecuali… A. Pengumpulan data B. Penyusunan informasi jabatan C. Verifikasi data D. Penetapan hasil analisis jabatan E. Pemusnahan data None 43 out of 90 44. Mesin, perkakas, peralatan kerja, dan alat kerja lainnya adalah… A. Bahan kerja B. Hasil kerja C. Perangkat kerja D. Tugas kerja E. Lembar kerja None 44 out of 90 45. Masukan yang diproses dengan tindak kerja (tugas) menjadi hasil kerja merupakan… A. Bahan kerja B. Hasil kerja C. Perangkat kerja D. Tugas kerja E. Lembar kerja None 45 out of 90 46. Susunan keanggotaan TPAJ terdiri dari anggota paling kurang… A. 3 orang B. 4 orang C. 5 orang D. 6 orang E. 7 orang None 46 out of 90 47. Membuat rencana kerja pelaksanaan analisis jabatan Memberikan pengarahan dan bimbingan kepada anggota TPAJ Menyampaikan hasil pelaksanaan analisis jabatan kepada PPK instansi yang bersangkutan Ketiga poin di atas merupakan tugas dari… A. Ketua TPAJ B. Sekretaris TPAJ C. Bendahara TPAJ D. Anggota TPAJ E. Semua benar None 47 out of 90 48. Berikut ini adalah macam-macam tugas anggota TPAJ, kecuali… A. Menentukan metode pengumpulan data yang akan digunakan B. Mengumpulkan seluruh data dengan menggunakan metode tertentu dan menyusunnya menjadi informasi jabatan C. Melakukan diskusi, seminar, atau lokakarta dalam rangka pelaksanaan analisis jabatan D. Menyusun hasil akhir analisis jabatan E. Membantu ketua tim dalam melaksanakan tugasnya None 48 out of 90 49. Di bawah ini yang bukan merupakan tujuan utama dari arah kebijakan pembangunan SDM Aparatur dalam perspektif rencana pembangunan nasional adalah… A. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik B. Menjamin kemandirian aparatur negara C. Meningkatkan pengawasan terhadap kinerja aparatur negara D. Mengurangi jumlah pegawai negeri sipil secara drastis E. Meningkatkan profesionalisme aparatur negara None 49 out of 90 50. Salah satu langkah strategis dalam arah kebijakan pembangunan SDM Aparatur adalah… A. Meningkatkan transparansi dalam penerimaan Pegawai Negeri Sipil B. Meningkatkan kemampuan komunikasi dan negosiasi aparatur negara C. Mengurangi kegiatan pelatihan dan pengembangan Pegawai Negeri Sipil D. Memperketat persyaratan untuk mutase dan promosi jabatan E. Menjamin kesejahteraan para Aparatu Sipil Negara None 50 out of 90 51. Salah satu aspek kunci dalam arah kebijakan pembangunan SDM Aparatur adalah pengembangan kepemimpinan, yaitu… A. Menyiapkan Pegawai Negeri Sipil untuk bekerja di posisi kepemimpinan B. Meningkatkan kualitas komunikasi dan hubungan antar aparatur negara C. Mendorong partisipasi dan kolaborasi antar institusi dalam pengambilan keputusan D. Melakukan rotasi jabatan secara periodik untuk memperluas pengalaman pegawai E. Mendorong semua Aparatur Sipil Negara untuk mengikuti Diklat Kepemimpinan None 51 out of 90 52. Salah satu tujuan dari arah kebijakan pembangunan SDM Aparatur dalam perspektif rencana pembangunan nasional adalah… A. Mengurangi biaya pelatihan dan pengembangan Pegawai Negeri Sipil B. Meningkatkan motivasi kerja Pegawai Negeri Sipil C. Menerapkan sistem reward dan punishment dalam penilaian kinerja D. Menurunkan tingkat pendidikan minimal untuk masuk sebagai Aparatur Sipil Negara E. Menggerakkan sistem 6 hari kerja agar partisipasi pegawai meningkat None 52 out of 90 53. Salah satu kendala utama dalam implementasi arah kebijakan pembangunan SDM Aparatur adalah… A. Kurangnya dukungan anggaran untuk pelatihan Pegawai Negeri Sipil B. Kualitas pendidikan yang rendah pada Calon Pegawai Negeri Sipil C. Kurangnya kolaborasi antar institusi dalam penilaian kinerja D. Tidak adanya kriteria objektif dalam penerimaan Pegawai Negeri Sipil E. Tidak adanya reward dan punishment dalam peningkatan kinerja pegawai None 53 out of 90 54. Salah satu strategi dalam arah kebijakan pembangunan SDM Aparatur untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara adalah… A. Meningkatkan tunjangan Pegawai Negeri Sipil B. Melakukan penilaian kinerja secara objektif dan transparan C. Membuat regulasi yang membatasi mobilitas Pegawai Negeri Sipil D. Mengurangi jumlah Pegawai Negeri Sipil yang berstatus kontrak E. Menerapkan sistem merit dalam meningkatkan kompetensi pegawai None 54 out of 90 55. Dalam konteks arah kebijakan pembangunan SDM Aparatur, penting untuk dilakukan pengembangan kapabilitas Pegawai Negeri Sipil agar… A. Lebih berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas B. Dapat berkontribusi dalam pembentukan kebijakan publik C. Memiliki tingkat pendidikan yang tinggi D. Mampu bekerja dengan efisien dan produktif E. Dapat meningkatkan pendapatan pegawai None 55 out of 90 56. Dalam konteks arah kebijakan pembangunan SDM Aparatur, perhatian khusus perlu diberikan terhadap… A. Peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil B. Peningkatan efisiensi birokrasi C. Pengembangan sistem recruitment Pegawai Negeri Sipil D. Modernisasi sarana dan prasarana kerja E. Penambahan beban kerja Pegawai Negeri Sipil None 56 out of 90 57. Salah satu upaya dalam arah kebijakan pembangunan SDM Aparatur untuk meningkatkan akuntabilitas aparatur negara adalah dengan… A. Memperketat aturan disiplin Pegawai Negeri Sipil B. Mengurangi keterlibatan Pegawai Negeri Sipil dalam pengambilan keputusan C. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan kinerja aparatur negara D. Melakukan evaluasi Pegawai Negeri Sipil secara periodik E. Membangkitkan semangat bekerja Pegawai Negeri Sipil None 57 out of 90 58. Salah satu prinsip yang harus diterapkan dalam arah kebijakan pembangunan SDM Aparatur adalah… A. Pejabat publik harus memiliki latar belakang pendidikan yang relevan B. Pegawai Negeri Sipil harus memiliki loyalitas yang mutlak terhadap pemerintah C. Partisipasi aktif masyarakat harus didukung dalam pengambilan keputusan D. Mobilitas Pegawai Negeri Sipil harus dibatasi untuk menghindari kebingungan E. Meningkatkan kapasitas Pegawai Negeri Sipil di instansi masing-masing None 58 out of 90 59. Salah satu hambatan dalam implementasi arah kebijakan pembangunan SDM Aparatur adalah… A. Lambatnya proses penyelesaian permasalahan masyarakat B. Kurangnya peningkatan kualitas pendidikan Calon Pegawai Negeri Sipil C. Tingginya angka korupsi dalam instansi pemerintah D. Kurangnya ketersediaan tenaga kerja yang berkualifikasi E. Tidak tersedianya fasilitas yang memadai bagi aparatur negara None 59 out of 90 60. Salah satu indikator keberhasilan dari arah kebijakan pembangunan SDM Aparatur adalah… A. Menurunnya jumlah pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik B. Meningkatnya tingkat pendidikan Calon Pegawai Negeri Sipil C. Penyederhanaan struktur organisasi pemerintah D. Meningkatnya jumlah Pegawai Negeri Sipil yang berstatus kontrak E. Meningkatkan tunjangan Pegawai Negeri Sipil None 60 out of 90 61. Pelaksanaan program pembinaan Jabatan Fungsional Analis SDM Aparatur dilakukan melalui… A. Pelatihan dan pengembangan kompetensi B. Peningkatan kualtas pelayanan publik C. Asesmen kompetensi pegawai secara berkala D. Pemetaan risiko dan mitigasi terkait Sumber Daya Manusia E. Pemberian reward dan punishment kepada pegawai None 61 out of 90 62. Salah satu langkah yang dapat dilakukan dalam kebijakan pembinaan jabatan Fungsional Analis SDM Aparatur adalah… A. Menerapkan sistem remunerasi yang kompettitif B. Menyusun standar operasional prosedur perekrutan pegawai C. Mengimplementasikan teknologi informasi sebagai alat bantu analisis D. Meningkatkan jumlah formasi jabatan fungsional Analis SDM Aparatur E. Memberikan kesempatan diklat kepada pegawai baru None 62 out of 90 63. Manfaat dari kebijakan pembinaan jabatan fungsional Analis SDM Aparatur adalah… A. Penyelesaian konflik internal di organisasi B. Meningkatkan kepuasan pegawai terhadap pelayanan pengembangan karir C. Memperbaiki sistem pengawasan internal di organisasi D. Meningkatkan sistem pengawasan internal di organisasi E. Memberikan semangat untuk terus bekerja di luar jam kerja None 63 out of 90 64. Berikut ini adalah persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan mutasi, kecuali… A. Surat permohonan mutase dari PNS yang bersangkutan B. Surat persetujuan mutase dari PPK instansi asal dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki C. Surat usul mutase dari PPK instansi penerima dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki D. Salinan/fotocopy sah penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 5 (lima) tahun terakhir Salinan/fotocopy sah penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 5 (lima) tahun terakhir E. Surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan inspektorat dimana PNS tersebut berasal None 64 out of 90 65. Perpanjangan masa hubungan Perjanjian Kerja PPPK didasarkan pada… A. Pencapaian kinerja, kesesuaikan kompetensi, dan usia pegawai B. Pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan kebutuhan instansi C. Pencapaian kinerja, kebutuhan instansi, dan anggaran instansi D. Kesesuaian kompetensi, kebutuhan instansi, dan usia pegawai E. Kebutuhan instansi, anggaran instansi, dan kegiatan instansi None 65 out of 90 66. Suatu lembaga yang berfungsi mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik, dank ode perilaku ASN, sert penerapan sistem merit dalam kebijakan dan manajemen ASN di instansi pemerintah adalah… A. BKN B. BKPSDM C. MenpanRB D. Kemendagri E. KASN None 66 out of 90 67. Prinsip kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasim kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecatatan, disebut … A. Kinerja ASN B. Sistem Merit C. Nilai Dasar ASN D. Sasaran Kinerja Pegawai E. Analisa Jabatan None 67 out of 90 68. Pengembangan kompetensi dapat dilakukan melalui pertukaran antara PNS dengan pegawai swasta dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun dan pelaksanaannya dikoordinasikan oleh… A. Kemendagri dan BKN B. Instansi Daerah dan BKN C. LAN dan BKN D. KemenpanRB dan BKN E. BKPSDM dan BKN None 68 out of 90 69. Penilaian kinerja PNS berada di bawah kewenangan pejabat yang berwenang pada instansi pemerintah masing-masing dan didelegasikan secara berjenjang kepada atasan langsung dari PNS. Namun selain itu, penilaian kinerja PNS dapat juga dilakukan dengan mempertimbangkan… A. Pendapat rekan kerja setingkat B. Pendapat masyarakat C. Pendapat keluarga D. Lama bekerja E. Kesehatan PNS yang dinilai None 69 out of 90 70. Dalam mutasi PNS pada satu instansi pusat maupun daerah terdapat tahapan-tahapan atau prosedur yang harus diikuti. Adapun sesuai dengan aturan BKN, tahapan pertama dalam mutasi PNS adalah… A. PNS yang akan melakukan mutasi membuat permohonan mutasi kepada instansi asal B. PNS yang akan melakukan mutasi membuat permohonan mutasi kepada instansi penerima C. PPK instansi penerima membuat usul mutasi kepada PPK asal atau instansi dimana PNS yang bersangkutan bekerja untuk meminta persetujuan D. PNS yang akan melakukan mutasi membuat permohonan mutaso kepada BKN E. PPK instansi asal membuat usulan mutasi kepada PPK penerima atau instansi dimana PNS yang bersangkutan akan dimutasi untuk meminta persetujuan None 70 out of 90 71. Manajemen ASN adalah… A. Penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pension dan hari tua, dan perlindungan B. Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintah atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan C. Pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme D. Kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, dan kondisi kecatatan E. Standar kemampuan yang diisyaratkan untuk dapat melakukan pekerjaan tertentu di bidang pengelolaan, perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi, dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi dalam sistem SDM Aparatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan None 71 out of 90 72. Berdasarkan jenisnya, Pegawai ASN terdiri atas… A. PNS Daerah dan PNS Pusat B. PNS Kementerian dan PNS Non Kementerian C. PNS Kementerian dan PPPK D. PNS dan PPPK E. Semua benar None 72 out of 90 73. Pegawai ASN memiliki peran sebagai… A. Perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik KKN B. Mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia C. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas D. Melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan E. Semua benar None 73 out of 90 74. Dalam UU ASN, hak PNS antara lain… A. Gaji, tunjangan, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan, dan pengembangan kompetensi B. Gaji, tunjangan dan fasilitas, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi C. Gaji, tunjangan dan fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan, dan pengembangan kompetensi D. Gaji, tunjangan dan fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua E. Gaji, tunjangan, cuti, jaminan pensiun, dan jamainan hari tua None 74 out of 90 75. Dalam UU ASN, hak PPPK antara lain… A. Gaji, tunjangan dan fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan, dan pengembangan kompetensi B. Gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi C. Gaji dan tunjangan, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua D. Gaji, tunjangan dan fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua E. Gaji, tunjangan, cuti, dan perlindungan None 75 out of 90 76. Kelembagaan dan Jaminan Sistem Merit dalam pengelolaan ASN yaitu… A. KemenpanRB B. KASN dan KemenpanRB C. Komisi Aparatur Sipil Negara D. KASN dan Kemendagri E. KemenpanRB, KASN, Kemendagri, dan BKN None 76 out of 90 77. Manajemen ASN terdiri dari… A. Manajemen PNS B. Manajemen PNS dan Honorer C. Manajemen PNS dan PPPK D. Manajemen PNS dan Non PNS E. Semua benar None 77 out of 90 78. Korps profesi pegawai ASN Republik Indonesia memiliki tujuan… A. Mewujudkan jiwa korps ASN sebagai pemersatu bangsa B. Menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan profesi ASN C. Mengelola manajemen PNS dan PPPK secara profesional D. Jawaban A dan B benar E. Jawaban A, B, dan C benar None 78 out of 90 79. Untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi pengambilan keputusan dalam manajemen ASN diperlukan… A. Sistem informasi ASN B. Program ASN C. Sistem informasi terintergrasi D. Aplikasi khusus ASN E. Sistem kerja yang jelas dan terstruktur None 79 out of 90 80. Peraturan tentang Aparatur Sipil Negara diatur dalam… A. UU Nomor 15 Tahun 2014 B. UU Nomor 4 Tahun 2014 C. UU Nomor 25 Tahun 2014 D. UU Nomor 5 Tahun 2014 E. UU Nomor 14 Tahun 2014 None 80 out of 90 81. Pegawai ASN dalam UU ASN berkedudukan sebagai… A. Pelayan publik B. Pelaksana tugas pemerintahan C. Pejabat negara D. Unsur aparatur negara E. Pelayan masyarakat None 81 out of 90 82. Berikut ini adalah jenis jabatan ASN menurut UU ASN, kecuali… A. Jabatan Pimpinan Tinggi B. Jabatan Fungsional C. Jabatan Administratif D. Jawaban A dan B benar E. Jawaban A, B, dan C benar None 82 out of 90 83. Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan adalah… A. PPK B. PPPK C. ASN D. PNS E. PHL None 83 out of 90 84. Lembaga yang memiliki kewenangan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan manajemen ASN untuk menjamin perwujudan atau pelaksanaan sistem merit pada instansi pemerintah adalah… A. LAN B. BKN C. KemenpanRB D. KASN E. Kemendagri None 84 out of 90 85. Lembaga yang memiliki fungsi menyetujui perpindahan antarinstansi, kenaikan pangkat, dan pension adalah… A. LAN B. BKN C. KemenpanRB D. KASN E. Kemendagri None 85 out of 90 86. ASN sebagai profesi berlandaskan pada prinsip-prinsip sebagai berikut, kecuali… A. Kualifikasi akademis B. Nilai dasar C. Bertanggungjawab D. Kode Etik E. Kode perilaku None 86 out of 90 87. Pemberiian penghargaan pada PPPK dapat berupa, kecuali… A. Kesempatan menghadiri acara kenegaraan B. Kesempatan prioritas pengembangan kompetensi C. Tanda kehormatan D. Kesempatan kenaikan pangkat istimewa E. Tanda jasa None 87 out of 90 88. Pemutusan hubungan perjanjian kerja dilakukan dengan hormat apabila… A. Meninggal dunia B. Menjadi anggota dan pengurus partai politik C. Melakukan penyelewengan terhadap pancasila dan UUD 1945 D. Dihukum 5 tahun penjara yang telah berkekuatan hukum tetap E. Melakukan praktek KKN None 88 out of 90 89. Berikut ini adalah jenis-jenis pemutusan hubungan perjanjian kerja, kecuali… A. Dengan hormat B. Dengan tidak hormat C. Dengan hormat tidak atas permintaan sendiri D. Tidak dengan hormat atas permintaan sendiri E. Jawaban A, B, dan C benar None 89 out of 90 90. Pendidikan dan pelatihan fungsional lamanya lebih dari 960 jam mendapat nilai angka kredit sebesar… A. 25,00 B. 25,000 C. 100,000 D. 60,000 E. 15,000 None 90 out of 90 Please fill in the comment box below.
