Kegiatan penyebarluasan informasi hukum dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pengembangan kualitas penyuluhan hukum guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum adalah pengertian dari ...
Tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil/penelitian yang disusun oleh penyuluh hukum baik perorangan atau kelompok di bidang penyuluhan hukum, adalah ...
Tugas pokok penyuluh hukum yaitu ...
Instansi Pembina jabatan fungsional penyuluh hukum adalah ...
Jabatan fungsional penyuluh hukum merupakan jabatan kategori ...
Jenjang jabatan fungsional penyuluh hukum yang paling rendah adalah ...
Jenjang jabatan fungsional penyuluh hukum yang paling tinggi adalah ...
Untuk menduduki jabatan fungsional penyuluh hukum pertama minimal pangkat/golongan jabatan adalah ...
Unsur dan sub unsur kegiatan jabatan fungsional penyuluh hukum yang dapat dinilai angka kreditnya diantaranya adalah dari pendidikan,yang meliputi ...
Penyebarluasan informasi hukum dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pengembangan kualitas penyuluhan hukum,merupakan salah satu unsur dan sub unsur yang dapat dinilai angka kreditnya dari kegiatan ...
Unsur kegiatan yang dinilai dalam pemberian angka kredit, terdiri dari ...
Juml;ah angka kredit kumulatif paling rendah 80%(delapan puluh persen) tidak termasuk sub unsur pendidikan formal adalah angka kredit yang berasal dari unsur ...
Jumlah angka kredit kumulatif paling rendah 20%(dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur ...
Penyuluh hukum pertama,pangkat penata muda tingkat I,golongan ruang III/b yang akan naik jabatan dan pangkat menjadi penyuluh hukum muda pangkat Pembina, golongan ruang IV/b,angka kredit berasal dari sub unsur pengembangan profesi,disyaratkan paling kurang ...
Penyuluh hukum muda, pangkat penata tingkat I,golongan ruang III/d yang akan naik jabatan dan pangkat menjadi penyuluh hukum madya pangkat pembina,golongan ruang IV/a,angka kredit yang berasal dari sub unsur pengembangan profesi,disyaratkan paling kurang ...
Penyuluh hukum madya,pangkat Pembina utama muda, golongan ruang IV/c yang akan naik jabatan dan pangkat menjadi penyuluh hukum utama pangkat Pembina utama madya,golongan ruang IV/d,angka kredit berasal dari sub unsur pengembangan profesi,disyaratkan paling kurang ...
Penyuluh hukum utama,pangkat pembina utama golongan ruang IVe,setiap tahun sejak menduduki pangkatya wajib mengumpulkan angka kredit dari kegiatan tugas pokok dan pengembangan profesi,paling kurang ...
Apabila ada 2(dua) penyuluh hukum yang secara bersama-sama membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang penyuluhan hukum, maka ketentuan angka kredit yang diberikan adalah ...
Apabila ada 3(tiga) penyuluh hukum yang secara bersama-sama membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang penyuluhan hukum, maka ketentuan angka kredit yang diberikan adalah ...
Apabila ada 4(empat) penyuluh hukum yang secara bersama-sama membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang penyuluhan hukum, maka ketentuan angka kredit yang diberikan adalah ...
Penyuluh hukum yang secara bersama-sama membuat karya tulis/karya ilmiah, yang terdiri dari penulis utama dan penulis pembantu,maka ketentuan sebagai penulis pembantu paling banyak berjumlah ...
Salah satu syarat PNS yang diangkat pertama kali dalam jabatan fungsional penyuluh hukum adalah ...
Pengangkatan PNS dari jabatan lain dalam jabatan fungsional penyuluh hukum harus memenuhi syarat, diantaranya ...
Penetapan formasi jabatan fungsional penyuluh hukum didasarkan pada indikator peta penyuluhan hukum,meliputi ...
Pada awal tahun setiap penyuluh hukum wajib menyusun sasaran kerja pegawai (SKP) yang akan dilaksanakan dalam 1(satu) tahun berjalan, SKP disusun berdasarkan ...
Keanggotaan dalam organisasi profesi, keanggotaan dalam tim penilai,perolehan penghargaan/tanda jasa dan perolehan ijazah/gelar kesarjanaan, adalah beberapa unsur dan sub unsur yang dapat dinilai angka kreditnya dari kegiatan ...
Ukuran kriteria kemampuan yang meliputi aspek pengetahuan,keahlian,dan sikap kerja yang diperlukan untuk melaksanakan tugas jabatan secara profesional di bidang penyuluhan hukum, merupakan ...
Karakteristik dan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan,keterampilan,dan sikap sesuai tugas dan/ atau fungsi jabatan,adalah pengertian dari ...
Pengetahuan yang dimiliki penyuluh hukum berupa fakta,informasi,keahlian yang diperoleh seseorang melalui pendidikan dan pengalaman,baik teori maupun pemahaman praktek,dan berbagai hal yang diketahui oleh penyuluh hukum melalui pengalaman suatu fakta atau situasi dalam konteks pekerjaan, adalah pengertian dari ...
Keterampilan penyuluh hukum untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tuntutan pekerjaan yang meliputi keterampilan melaksanakan pekerjaan individu,keterampilan mengelola sejumlah tugas,merespon dan mengelola kejadian kerja/masalah kerja,keterampilan khusus yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan tertentu di tempat tertentu,keterampilan beradaptasi adalah pengertian dari ...
Perilaku penyuluh hukum yang menekankan aspek perasaan dan emosi,berupa minat,sikap,apresiasi,dan tata cara penyesuaian diri terhadap pekerjaan adalah pengertian dari ...
Gambaran komprehensif tentang kompetensi dari setiap fungsi dalam suatu lapangan pekerjaan yang akan dipergunakan sebagai acuan dalam menyusun standar kompetensi adalah pengertian dari ...
Berdasarkan pada lingkup dan cakupan kegiatan penyuluhan hukum,peta fungsi kompetensi jabatan fungsional penyuluh hukum diantaranya meliputi ...
Mengaktualisasi budaya hukum,mengorganisasikan pekerjaan,melakukan komunikasi dialogis merupakan peta fungsi utama penyuluh hukum dari ...
Mengumpulkan dan mengolah peta penyuluhan hukum,Menyusun program penyuluhan hukum merupakan peta fungsi utama penyuluh hukum dari ...
Menyusun materi penyuluhan hukum,membuat dan menggunakan media penyuluhan hukum,menerapkan metode penyuluhan hukum,menumbuhkembangkan kelompok kadarkum/DSH,merupakan peta fungsi utama penyuluh hukum dari ...
Kompetensi penyuluh hukum merupakan kebulatan pengetahuan,keterampilan dan sikap yang terwujud Tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan tugas penyuluhan hukum.Kompetensi tersebut meliputi ...
Penyuluh hukum yang melaksanakan kegiatan satu tingkat dibawah jenjang jabatannya,angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar ...
Penyuluh hukum yang melaksanakan kegiatan satu tingkat di atas jenjang jabatannya,angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar ...
Calon PNS dengan formasi jabatan fungsional penyuluh hukum harus mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang penyuluhan hukum setelah diangkat sebagai PNS paling lama ...
PNS yang telah mengikuti dan lulus diklat fungsional penyuluh hukum harus diangkat dalam jabatan fungsional penyuluh hukum,pengkatan tersebut paling lama ...
Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit,setiap penyuluh hukum wajib mencatat dan menginventarisis seluruh kegiatan yang dilakukan,hasil catatan dan inventarisasi kegiatan tersebut dituangkan dalam ...
Penilaian dan penetapan angka kredit jabatan fungsional penyuluh hukum dilakukan paling kurang ... dalam setahun
Penetapan angka kredit untuk kenaikan pangkat penyuluh hukum dilakukan paling kurang ... dalam setahun
Penyuluh hukum yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi,maka bagaimana dengan kelebihan angka kredit tersebut ...
Agar pelaksanaan penyuluhan hukum secara nasional dapat berjalan dengan tertib,terarah dan terpadu,harus berdasarkan pada ...
Suatu kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum adalah pengertian dari ...
Nilai yang hidup dalam masyarakat dalam bentuk pemahaman dan ketaatan atau kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,merupakan ...
Kegiatan penyuluhan hukum yang diselenggarakan oleh beberapa instansi pemerintah dan swasta serta organisasi kemasyarakatan secara bersama-sama dan terpadu mengenai penyuluh,sasaran,dan/atau materi penyuluhan hukum,merupakan ...
Cara penyampaian informasi hukum dari penyuluh hukum kepada sasaran penyuluhan hukum,disebut ...
Wadah yang berfungsi menghimpun warga masyarakat yang dengan kemauannya sendiri berusaha untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi dirinya,disebut ...
Kadarkum yang berperan menggerakkan,membimbing,dan menjadi teladan bagi kadarkum lainnya,adalah ...
Desa atau kelurahan yang dipilih untuk dibina menjadi desa sadar hukum atau kelurahan sadar hukum adalah ...
Desa atau kelurahan yang telah dibina atau karena swakarsa dan swadaya memenuhi kriteria sebagai desa sadar hukum dan kelurahan sadar hukum,adalah ...a
Pertemuan berkala antara para anggota dalam satu kadarkum atau antara kadarkum yang satu dengan kadarkum lainnya atau antara kadarkum yang satu dengan kelompok lain yang ada dalam masyarakat,dengan melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesadaran hukum bagi mereka,merupakan ...
Suatu sarana untuk memilih kelompok kadarkum yang berprestasi dalam pemahaman hukum,adalah ...
Pemberian pelayanan jasa hukum berupa nasihat,penjelasan,informasi atau petunjuk kepada anggota masyarakat yang mempunyai permasalahan hukum untuk memecahkan masalah yang dihadapinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,merupakan bagian dari ...
Pelayanan jasa pemberian bantuan hukum melalui penasehat hukum dari lembaga bantuan hukum Universitas atau Lembaga-lembaga bantuan hukum lainnya untuk membela perkara masyarakat yang kurang mampu yang ingin memperoleh keadilan dipengadilan, adalah ...
Anubawa sasana desa dan anubawa sasana kelurahan adalah penghargaan pemerintah kepada daerah yang mempunyai ...
Yang termasuk media promosi adalah, kecuali
Di bawah ini fungsi media cetak sebagai ...
Konten utama dari sebuah leaflet, yaitu ...
Sebuah komunikasi yang disampaikan dalam bentuk gambar atau lukisan dengan media tembok disebut ...
Salah satu media komunikasi dalam penyuluhan adalah baliho. Tempat yang cocok untuk menempatkan baliho adalah ...
Buku saku sebagai bagian dari media cetak masih belum mendapatkan peran maksimal untuk media kampanye penyuluhan. Penyataan tersebut adalah ...
Modul merupakan bahan ajar cetak yang dirancang dan untuk dapat dipelajari secara mandiri oleh peserta penyuluhan. Pernyataan tersebut adalah ...
Modul adalah salah satu media penyuluhan yang berisi ...
Dalam melakukan penyuluhan hukum, dibutuhkan modul penyuluhan hukum untuk mempermudah masyarakat memahami apa yang disampaikan oleh penyuluh hukum. Modul adalah salah satu strategi menyampaikan materi kepada audiens agar bisa menangkap pesan. Dibawah ini pesan yang hendak ditangkap terkait erat dengan, kecuali ...
Unsur-Unsur Media, yaitu ...
Sebagai salah satu modul penyuluh hukum, film pendek menjadi modul yang paling digemari oleh pemerhati dalam setiap penyuluhan hukum. Alasan yang tepat untuk menggambarkan peran film pendek tersebut adalah ...
Film pendek diprediksi bisa menjadi salah satu unggulan modul penyuluhan hukum, namun demikian dibutuhkan sumber daya yang cukup untuk melaksanakannya. Sumber daya yang dimaksud adalah ...
Film pendek adalah film yang dibuat dengan konsep ...
Di awal perkembangannya, film pendek pernah dipopulerkan oleh
Modul yang baik, sederhana dan mudah ditangkap adalah salah satu cara dari ... penyuluh hukum
Penyuluhan hukum di era modern saat ini dituntut untuk terus mengembangkan ... agar suatu pesan bisa cepat ditangkap dan dipahami masyarakat.
Sebuah modul penyuluhan hukum bisa dijadikan bahan ajar ketika dilangsungkan kegiatan penyuluhan hukum. Ciri-ciri modul tersebut diterima baik oleh masyarakat adalah ...
Badan Pembinaan Hukum Nasional merupakan salah satu unit eselon I pada Kementerian Hukum dan HAM RI, mempunyai tugas dan fungsi yang bersifat ...
Kegiatan penyuluh hukum yang dilaksanakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional dewasa ini merupakan kegiatan yang termasuk program ...
Pedoman pembangunan hukum harus mengacu pada ...
Pembangunan hukum di Indonesia diarahkan pada makin terwujudnya Sistem Hukum Nasional yang bersumber pada Pancasila dan UUD 1945. Sistem Hukum Nasional tersebut terdiri dari unsur-unsur ...
Untuk mewujudkan masyarakat yang mempunyai kesadaran dan budaya hukum yang tinggi serta penciptaan kehidupan masyarakat yang adil dan demokratis di perlukan kegiatan ...
Perubahan yang terjadi di masyarakat menimbulkan berbagai masalah dalam budaya hukum. Oleh karena itu diperlukan ...
Bagi masyarakat yang tidak tahu hukum atau tidak paham hukum, penegakan hukum tidak hanya dengan norma, tetapi juga harus dengan ...
Dalam menyusun peraturan perundang-undangan, tidak hanya semata-mata atas dasar pemikiran normatif, kesadaran hukum masyarakat seyogyanya mendapat tempat yang proporsional. Maka pemikiran normatif harus bisa dibandingkan secara proporsional dengan ...
Berdasarkan Renstra Kemkumham tahun 2010-2014 program pemberdayaan masyarakat untuk sadar hukum dilaksanakan melalui serangkaian kebijakan, program, dan kegiatan prioritas antara lain ...
Salah satu tema kampanye/sosialisasi/diseminasi yang pernah dilakukan pusat penyuluhan hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional adalah ...
Pembudayaan hukum harus dilakukan sejak ...
Menurut Lawrence M. Friedman, Budaya hukum adalah ...
Kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum disebut ...
Upaya dalam membangun dan menciptakan budaya hukum masyarakat melalui kegiatan edukasi dalam bentuk diseminasi dan penyuluhan hukum disebut ...
Kemampuan menghindari perbuatan yang menjurus kepada pelanggaran hukum adalah salah satu wujud ...
Dalam mewujudkan visi pembangunan nasional ditempuh beberapa cara atau misi pembangunan, salah satu diantaranya adalah ...
Bimbingan teknis penyuluhan hukum dilaksanakan dengan tujuan membentuk kader penyuluhan hukum dan membina tenaga penyuluhan hukum agar ....
Salah satu upaya yang dilakukan dalam meningkaykan budaya hukum dan kesadaran hukum masyarakat adalah ....
Penyuluhan hukum diselenggarakan dengan tujuan ....
Salah satu cara dan metode yang dapat dilakukan dalam pelaksanaan penyuluhan hukum adalah metode ....
Dalam menyampaikan materi penyuluhan hukum kepada masyarakat, dilakukan teknik dan metode dengan cara pendekatan ....
Tinggalkan Balasan